Politik luar negeri Indonesia selama ini menurut seorang pakar, lebih cenderung berorientasi sesuai dengan selera Presiden. Pada masa Bung Karno, politik luar negeri kita adalah anti barat, sedangkan pada masa Pak Soeharto politik kita adalah mendukung barat. Saat ini Indonesia perlu melaksanakan politik luar negeri yang lebih berpihak, terutama kemasalah-masalah seperti hak asasi manusia, lingkungan, jender, dan kemiskinan. Pandangan ini disampaikan dalam Seminar Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

Perlu strategi agar lebih banyak orang Indonesia berkiprah di lembaga PBB, IMF, dan WTO sehingga suara Indonesia lebih didengar. Hal ini terasa sekali mengingat 2 kasus luar negeri Indonesia, yakni Kasus Referendum di Timor-Timur dan Sengketa Pulau Ligitan dan Sipadan, dimana akhirnya Indonesia gagal mempertahankan wilayah RI tersebut.

Kinerja DEPLU RI perlu dinilai dengan standar Internasional, seperti :

  • Tingkat Diplomasi Politik, mencakup keanggotaan dan partisipasi negara dalam organisasi internasional, seperti PBB, WTO, Bank Dunia, IMF dan organisasi regional seperti APEC, ASEM, dan ASEAN. Juga agar lebih banyak orang Indonesia berkiprah di lembaga Internasional.
  • Parameter Ekonomi, mencakup capaian perdagangan, investasi asing, dan pendapatan negara lainnya.
  • Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan jaringan, baik itu kedalam maupun keluar negeri, serta pengingkatan kualitas diplomasi.
  • Saat ini paling tidak ada tiga agenda yang harus dihadapi : Tindak lanjut kesepakatan damai GAM-RI, sengketa Pulau Ambalat, pelaksanaan dan Peninjauan Otonomi Khusus Papua, agenda diatas hendaknya dapat diselesaikan dengan baik, jangan sampai kasus terlepasnya Timor-Timur dan Pulau Sipadan-Ligitan terulang kembali.