Berita, 21 Oktober 2005

Kasus suap yang baru-baru ini mencuat di Mahkamah Agung, kasus yang melibatkan seorang pejabat panitera pengadilan tinggi DKI dan para petugas Mahkamag Agung. Kasus ini bukan hanya menjadi sorotan masyarakat tapi juga memberi kesan kemasyarakat bahwa perkara di Mahkamah Agung bisa diperjualbelikan.

Apa yang terjadi di Mahkamah Agung sungguh sangat menusuk hati karena seharusnya lembaga ini menjadi benteng keadilan. Kasus-kasus hukum seperti kasus pilkada Depok yang memunculkan keputusan aneh-aneh. KON (Komisi Ombudsman Nasional) dalam 5 tahun terakhir mengungkapkan bahwa laporan peradilan selalu mendominasi dan mencakup lebih dari 35% laporan.
Namun rekomendasi KON kurang mendapat perhatian.

Political Will pemberantasan korupsi oleh SBY tentu saja mendapat sambutan masyarakat, masyarakat membantu mengungkap berbagai kasus yang terindikasi korupsi. Kalau kita melihat laporan Transparency International mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) 2005 yang berisi negara- negara yang memiliki indikasi korupsi (skala dimulai 1 untuk terkorup sampai skala 10 untuk yang terbersih).

Negara Terkorup
Negara Tanpa Korupsi
Myanmar 1,8 Islandia 9,7
Indonesia 2,2 Finlandia 9,6
Kamboja 2,3 Denmark 9,5
Filipina 2,5 Singapura 9,4

Kalau kita ingin naik peringkat, tentunya korupsi harus menjadi tugas pokok pemerintah untuk memeranginya. Berbagai lembaga telah dibentuk seperti KPK, Timtas Tipikor untuk memberantas korupsi. Memang dibutuhkan keberanian dan istiqamah dalam memerangi korupsi.